Semarang-Salah satu kandidat calon
presiden dari PKB, Mohammad Mahfud MD, dalam orasi kebangsaannya di
Semarang, Minggu (21/3/2014) siang, mengungkapkan bahwa para pemimpin
yang lahir dari proses yang tidak sehat akan melahirkan pemimpin yang
tidak sehat. Sementara itu, transaksi politik hanya akan mencetak
pemimpin yang tidak amanah.
"Pemimpin yang lahir dari transaksi-transaksi politik tidak akan menerima kekuasaan sebagai amanah, tetapi sebagi fasilitas. Ini yang kemudian membuat tata kelola kenegaran kita menjadi salah," kata Mahfudz di Aula IPHI Ungaran.
Mantan ketua MK itu lantas membeberkan data dan fakta yang pernah dilansir oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa dari 460 bupati/walikota se Indonesia, hampir dua pertiganya tersandung kasus korupsi. Angka itu menurutnya menjadi bukti nyata bahwa politik transaksional juga melahirkan pemimpin yang korup.
"Sebanyak 318 bupati dari 460 bupati se-Indonesia terlibat tindak pidana korupsi atau hampir dua pertiganya. Gubernur 18 dari 36 juga terlibat korupsi. Dan tak terhitung lagi anggota DPR dan menteri," kata Mahfudz.
Mahfud mengajak seluruh pengurus NU agar bergerak membenahi dan ikut memberantas politik transaksional yang sudah membudaya di Indonesia. "Kalau NU membiarkan kondisi seperti, berarti kita membiarkan bangsa ini menuju kehancurannya," katanya lagi.
"Pemimpin yang lahir dari transaksi-transaksi politik tidak akan menerima kekuasaan sebagai amanah, tetapi sebagi fasilitas. Ini yang kemudian membuat tata kelola kenegaran kita menjadi salah," kata Mahfudz di Aula IPHI Ungaran.
Mantan ketua MK itu lantas membeberkan data dan fakta yang pernah dilansir oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa dari 460 bupati/walikota se Indonesia, hampir dua pertiganya tersandung kasus korupsi. Angka itu menurutnya menjadi bukti nyata bahwa politik transaksional juga melahirkan pemimpin yang korup.
"Sebanyak 318 bupati dari 460 bupati se-Indonesia terlibat tindak pidana korupsi atau hampir dua pertiganya. Gubernur 18 dari 36 juga terlibat korupsi. Dan tak terhitung lagi anggota DPR dan menteri," kata Mahfudz.
Mahfud mengajak seluruh pengurus NU agar bergerak membenahi dan ikut memberantas politik transaksional yang sudah membudaya di Indonesia. "Kalau NU membiarkan kondisi seperti, berarti kita membiarkan bangsa ini menuju kehancurannya," katanya lagi.
0 komentar:
Posting Komentar