Pemerintah sudah seharusnya segera melakukan pengusiran terhadap diplomat Australia dan Amerika Serikat. Tindakan tegas juga akan membuat bekas pegawai kontrak NSA Edward Snowden tidak akan mempermainkan dan mempermalukan Indonesia dengan mengungkap sedikit semi sedikit dokumen yang dimilikinya ke media.
“Mengapa ketika sekarang muncul nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono, pemerintah langsung reaktif? Bukankah Indonesia milik rakyat Indonesia dan bukan sekedar milik SBY dan Ibu Ani,” kata Guru Besar hukum Internasional Hikmahanto Juwana, Senin (18/11).
Menurutnya, tindakan pemerintah memanggil Duta Besar Indonesia untuk Australia sebagai reaksi penyadapan, belum tegas meski sudah cukup baik. Disebut belum tegas, karena tindakan baru dilakukan saat ini. “Padahal, masalah penyadapan sudah merebak selama beberapa pekan. Pemanggilan itu juga dianggap tidak tegas, karena publik telah meminta agar dilakukan pengusiran sejumlah diplomat Australia dan AS,” kritiknya.
Menurutnya, publik makin tidak akan puas karena ada berita penyadapan yang dilakukan terhadap SBY dan Ibu Ani. Namun sebelum ini, pemerintah hanya mengingatkan agar Australia tidak mengulangi perbuatan penyadapan. “Snowden beraksi kembali dengan mengungkap sejumlah pejabat penting Indonesia disadap oleh intelijen Australia. Kali ini disebutkan nama dan ponsel yang digunakan. Indonesia telah menjadi permainan Snowden karena ketidaktegasan SBY dalam menyikapi penyadapan,” ujarnya.
Dikatakan, perlahan tapi pasti, Snowden akan menguak apa yang dilakukan oleh AS dan Australia sehingga Indonesia akan terus dipermalukan. Oleh karenanya,SBY harus bertindak tegas dan keras saat ini juga. “Presiden harus segera menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk mengusir dua atau tiga diplomat AS dan Australia. Presiden juga harus bisa merasakan kemarahan publik Indonesia terhadap penyadapan yang dilakukan oleh AS dan Australia,” tegasnya.
Dikatakan, sikap diam SBY membuat Indonesia dikesankan sebagai negara yang mudah disadap dan mudah untuk dipermalukan. Hal itu karena tidak ada tindakan serius yang dilakukan oleh pemerintah. “Seharusnya SBY marah dengan cara Snowden mempermalukan Indonesia,” sesalnya.
Seperti dikutip dari harian Guardian, sejumlah nama menjadi target penyadapan. Kesepuluh nama itu adalah SBY melalui telepon genggam (HP) Nokia E90-1, Ani Yudhyono (Nokia E90-1), Boediono (BlackBerry Bold 9000) dan Jusuf Kalla (Samsung SGH Z370). Selain itu, ada pula nama Andi Mallaranggeng (Nokia E71-1), Dino Pati Djalal (Blackberry Bold 9000), Sri Mulyani (Nokia E90-1), Widodo AS (Nokia E66-1), Sofyan Djalil (E90-1) dan Hatta Radjasa (Nokia E90-1).
Dari data yang diungkap harian tersebut, diketahui bahwa nama-nama tersebut adalah para pejabat dari Kabinet Indonesia Bersatu I. Sebab, jabatan yang tertulis berbeda dengan jabatan saat ini. Sebagai contoh adalah, jabatan Andi dan Dino yang disebutkan sebagai juru bicara kepresidenan.
“Mengapa ketika sekarang muncul nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono, pemerintah langsung reaktif? Bukankah Indonesia milik rakyat Indonesia dan bukan sekedar milik SBY dan Ibu Ani,” kata Guru Besar hukum Internasional Hikmahanto Juwana, Senin (18/11).
Menurutnya, tindakan pemerintah memanggil Duta Besar Indonesia untuk Australia sebagai reaksi penyadapan, belum tegas meski sudah cukup baik. Disebut belum tegas, karena tindakan baru dilakukan saat ini. “Padahal, masalah penyadapan sudah merebak selama beberapa pekan. Pemanggilan itu juga dianggap tidak tegas, karena publik telah meminta agar dilakukan pengusiran sejumlah diplomat Australia dan AS,” kritiknya.
Menurutnya, publik makin tidak akan puas karena ada berita penyadapan yang dilakukan terhadap SBY dan Ibu Ani. Namun sebelum ini, pemerintah hanya mengingatkan agar Australia tidak mengulangi perbuatan penyadapan. “Snowden beraksi kembali dengan mengungkap sejumlah pejabat penting Indonesia disadap oleh intelijen Australia. Kali ini disebutkan nama dan ponsel yang digunakan. Indonesia telah menjadi permainan Snowden karena ketidaktegasan SBY dalam menyikapi penyadapan,” ujarnya.
Dikatakan, perlahan tapi pasti, Snowden akan menguak apa yang dilakukan oleh AS dan Australia sehingga Indonesia akan terus dipermalukan. Oleh karenanya,SBY harus bertindak tegas dan keras saat ini juga. “Presiden harus segera menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk mengusir dua atau tiga diplomat AS dan Australia. Presiden juga harus bisa merasakan kemarahan publik Indonesia terhadap penyadapan yang dilakukan oleh AS dan Australia,” tegasnya.
Dikatakan, sikap diam SBY membuat Indonesia dikesankan sebagai negara yang mudah disadap dan mudah untuk dipermalukan. Hal itu karena tidak ada tindakan serius yang dilakukan oleh pemerintah. “Seharusnya SBY marah dengan cara Snowden mempermalukan Indonesia,” sesalnya.
Seperti dikutip dari harian Guardian, sejumlah nama menjadi target penyadapan. Kesepuluh nama itu adalah SBY melalui telepon genggam (HP) Nokia E90-1, Ani Yudhyono (Nokia E90-1), Boediono (BlackBerry Bold 9000) dan Jusuf Kalla (Samsung SGH Z370). Selain itu, ada pula nama Andi Mallaranggeng (Nokia E71-1), Dino Pati Djalal (Blackberry Bold 9000), Sri Mulyani (Nokia E90-1), Widodo AS (Nokia E66-1), Sofyan Djalil (E90-1) dan Hatta Radjasa (Nokia E90-1).
Dari data yang diungkap harian tersebut, diketahui bahwa nama-nama tersebut adalah para pejabat dari Kabinet Indonesia Bersatu I. Sebab, jabatan yang tertulis berbeda dengan jabatan saat ini. Sebagai contoh adalah, jabatan Andi dan Dino yang disebutkan sebagai juru bicara kepresidenan.
0 komentar:
Posting Komentar