Seandainya Pemerintah Tegas, Bocah Iqbal Tak Bakal Dianiaya

Jakarta Salah satu contoh kasus eksploitasi anak yang terjadi di jalanan adalah seroang bocah bernama Iqbal. Bocah usia 3,5 tahun itu diculik dan dipaksa mengamen selama tiga bulan oleh si penculiknya. Namun, selama itu pula tak terjaring razia dinas sosial. Ini semua bisa terjadi karena pemerintah tak tegas sehingga eksploitasi anak merajalela di jalanan Jakarta.

Demikian disampaikan Aktivis Perempuan Fahira Idris dalam rilis yang diterima sebuah situs berita, Selasa (25/3/2014).

"Mungkin aturannya yang melarang sudah ada, tetapi pengawasan di lapangan kurang. Buktinya hampir tiga bulan lamanya Iqbal diculik dan dipaksa mengamen di jalanan oleh penculiknya dan selama itu tidak terjaring razia oleh dinas sosial. Andai ada pengawasan rutin dan tegas di lapangan, saya yakin tidak ada lagi anak-anak yang diksploitasi terutama di jalanan Jakarta.” ujar Fahira Idris saat menjenguk Iqbal di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara.

Iqbal merupakan korban penculikan yang berlanjut menjadi eksploitasi anak. Tersangka penculikan DS menyuruh Iqbal mengamen serta disiksa karena tak bisa menyetor Rp 40 ribu dari hasil mengamen.

Saat ini Iqbal terbaring lemah dengan tubuh penuh luka parah, termasuk alat vitalnya. Bahkan, tangan kiri Iqbal patah. "Ini bisa dicegah kalau di DKI Jakarta menerapkan dengan tegas zona larangan pekerja anak di jalanan. Jadi jika ada anak di jalanan Jakarta yang ngamen atau ngemis harus segera diamankan. Dari sini bisa ketahuan apa dia korban penculikan yang dieksploitasi, atau jika dia dieksploitasi oleh orangtuanya sendiri maka tugas negara mengambil alih peran orang tua untuk membesarkan anak ini,"kata perempuan yang juga Ketua Yayasan Anak Bangsa Berdaya dan Mandiri ini.

Namun, Fahira menegaskan persoalan eksploitasi anak terutama di jalanan bukan hanya tanggung jawab Pemerintah DKI Jakarta. Pengawasan masyarakat akan sangat efektif mencegahnya.

"Selama ini jika kita terbiasa melihat anak mengamen atau mengemis di jalanan, setelah kasus Iqbal ini sebaiknya kita berbuat sesuatu. Paling sederhana bisa lewat sosial media dengan memfoto jika masih ada anak-anak yang mengamen atau mengemis di jalan, lengkapi dengan lokasi dan waktu lalu posting dan mention ke akun-akun yang berwenang misalnya Pemprov DKI atau dinas sosial," kata Fahira.(Abd)

sumber

Read More

Siswa SMP Ini Pakai Lampu Ponsel demi Kerjakan PR

Beijing Kesempatan mengenyam pendidikan benar-benar tak disia-siakan Han Yunting. Siswi kelas 2 SMP Gangcheng di Wuhan, Provinsi Hubei, harus menggunakan lampu dari ponselnya untuk mengerjakan pekerjaan rumah (PR). 

Karena terbatasnya cahaya dari lampu di ponsel, Han bisa mengerjakan PR itu lebih dari tiga jam. Han tak menyalakan lampu karena bisa membangunkan neneknya.

Pada Rabu lalu Han mengirimkan pesan ke gurunya sekitar pukul 23.00 waktu setempat. Ia menjelaskan belum selesai mengerjakan PRnya.

"Nenek saya tak bisa tidur dengan lampu menyala, jadi saya harus terus menekan ponsel saya untuk penerangan," kata Han seperti dilansir ECNS, Senin (17/3/2014).

Han mengatakan, ia berharap gurunya akan membiarkan dirinya memiliki banyak waktu setelah mengetahui kondisinya.

Sang guru, Chen Wen mengaku simpati dengan kondisi muridnya itu. "Saya akan lebih memperhatikan kamu, tapi saya menurunkan harapan saya dari kamu. Kamu perlu berusaha keras untuk menyelesaikan PR kamu," ujar Chen.

Menurut Chen, Han memang terlambat sehari menyerahkan PRnya. Chen mengetahui ibu Han ternyata berada di rumah sakit merawat suaminya yang terluka sehingga Han hanya ditemani neneknya di rumah.

Keluarga miskin itu berbagi satu kamar tidur, yang menyebabkan Han menggunakan lampu ponsel untuk mengerjakan PRnya.

Kisah Han ini menyentuh teman-teman sekelasnya dan salah satu dari mereka Cen Chao mengatakan, semua teman-teman sekelasnya mengagumi ketangguhannya.

Ayah Han juga selalu diingatkan anaknya itu untuk menjaga kesehatannya. "Dia hampir setiap malam menelepon saya meminta saya mengurus diri saya sendiri," katanya.(Abd)

sumber

Read More

KURIKULUM DI INDONESIA

1. Tahun 1947 – Leer Plan (Rencana Pelajaran)

Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah leer plan yang artinya rencana pelajaran. Kurikulum ini lebih bersifat politis dimana terdapat perubahan orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950 karena Leer Plan 1947 baru mulai digunakan pada tahun 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok: daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, plus garis-garis besar pengajaran. Rencana Pelajaran 1947 memberikan keutamaan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani.

2. Tahun 1952 - Rencana Pelajaran Terurai

Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran dengan merinci silabus setiap mata pelajaran.

3. Tahun 1964 - Rencana Pendidikan

Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rentjana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah: bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana (Hamalik, 2004), yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan, dan jasmani.

4. Tahun 1968 - Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Kurikulum ini merupakan kurikulum terintegrasi pertama. Beberapa mata pelajaran, seperti Sejarah, Ilmu Bumi, dan beberapa cabang ilmu sosial mengalami fusi menjadi Ilmu Pengetahuan Sosial. Beberapa mata pelajaran, seperti Ilmu Hayat, Ilmu Alam, dan sebagainya mengalami fusi menjadi Ilmu Pengetahun Alam (IPS) atau yang sekarang sering disebut Sains

Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis: mengganti Rentjana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya 9.

5. Tahun 1975 - Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efisien dan efektif. “Yang melatarbelakangi adalah pengaruh konsep di bidang manejemen, yaitu MBO (management by objective) yang terkenal saat itu,” kata Drs. Mudjito, Ak, MSi, Direktur Pembinaan TK dan SD Depdiknas.

Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Zaman ini dikenal istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi: petunjuk umum, tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi. Pada Kurikulum 1975 guru dibuat sibuk dengan berbagai catatan kegiatan belajar mengajar.

6. Tahun 1984 - Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 mengusung process skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut “Kurikulum 1975 yang disempurnakan”. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Leaming (SAL).

7. Tahun 1994 dan 1999 - Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999

Kurikulum 1994 lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya yaitu mengkombinasikan antara Kurikulum 1975 yang berorientasi tujuan dan pendekatan proses yang dimiliki Kurikulum 1984.

Beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional hingga lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum sehingga Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat.

Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998, diikuti kehadiran Suplemen Kurikulum 1999. Tapi perubahannya lebih pada merevisi dan pengurangan beban sejumlah materi.

8. Tahun 2004 – Kurikulum Berbasis Kompetensi

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Setiap pelajaran diurai berdasar kompetensi yang harus dicapai siswa. Kurikulum ini cenderung Sentralisme Pendidikan, Kurikulum disusun oleh Tim Pusat secara rinci; Daerah/Sekolah hanya melaksanakan. Kurikulum yang tidak disahkan oleh keputusan/Peraturan Mentri Pendidikan ini mengalami banyak perubahan dibandingkan Kurikulum sebelumnya baik dari orientasi, teori-teori pembelajaran pendukungnya bahkan jumlah jam pelajaran dan durasi tiap jam pelajarannya.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah baru menguji cobakan KBK di sejumlah sekolah kota-kota di Pulau Jawa, dan kota besar di luar Pulau Jawa saja. Hasilnya kurang memuaskan. Maka sebagian pakar pendidikan menganggap bahwa pada tahun 2004 tidak terjadi perubahan kurikulum, yang ada adalah Uji Coba Kurikulum di sebagian sekolah yang disebut dengan KBK untuk kemudian disempurnakan pada tahu 2006.

9. Tahun 2006 – Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Awal 2006 ujicoba KBK dihentikan. Muncullah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan Kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol pada Kurikulum ini adalah lebih konstruktif sehingga guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan karangka dasar (KD), standar kompetensi lulusan (SKL), standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi pengambangan perangkat pembelajaran, seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan (sekolah) dibawah koordinasi dan supervisi pemerintah Kabupaten/Kota.

10. Tahun 2013 - Kurikulum 2013 

A. Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara Pemerintah dengan pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

1. Pemerintah bertanggungjawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum.

2. Pemerintah bertanggungjawab dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional.

3. Pemerintah propinsi bertanggungjawab dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di propinsi terkait.

4. Pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten/kota terkait.

Stategi Implementasi Kurikulum terdiri atas:

1. Pelaksanaan kurikulum di seluruh sekolah dan jenjang pendidikan yaitu:

- Juli 2013: Kelas I, IV, VII, dan X

- Juli 2014: Kelas I, II, IV, V, VII, VIII, X, dan XI

- Juli 2015: kelas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII

2. Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dari tahun 2013 – 2015

3. Pengembangan buku siswa dan buku pegangan guru dari tahun 2012 – 2014

4. Pengembangan manajemen, kepemimpinan, sistem administrasi, dan pengembangan budaya sekolah (budaya kerja guru) terutama untuk SMA dan SMK, dimulai dari bulan Januari – Desember 2013 

5. Pendampingan dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi untuk menemukan kesulitan dan masalah implementasi dan upaya penanggulangan: Juli 2013 – 2016

B. Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan/PTK

Pelatihan PTK adalah bagian dari pengembangan kurikulum. Pelatihan PTK disesuaikan dengan strategi implementasi yaitu: Tahun pertama 2013 sampai tahun 2015 ketika kurikulum sudah dinyatakan sepenuhnya diimplementasikan.

Strategi pelatihan dimulai dengan melatih calon pelatih (Master Trainer) yang terdiri atas unsur-unsur, yaitu Dinas Pendidikan, Dosen, Widyaiswara, guru inti nasional, pengawas dan kepala sekolah berprestasi.

Langkah berikutnya adalah melatih master teacher yang terdiri dari guru inti, pengawas dan kepala sekolah.

Pelatihan yang bersifat masal dilakukan dengan melibatkan semua guru kelas dan guru mata pelajaran di tingkat SD, SMP dan SMA/SMK.

C. Pengembangan Buku Siswa dan Pedoman Guru

Implementasi kurikulum dilengkapi dengan buku siswa dan pedoman guru yang disediakan oleh Pemerintah. Strategi ini memberikan jaminan terhadap kualitas isi/bahan ajar dan penyajian buku serta bahan bagi pelatihan guru dalam keterampilan melakukan pembelajaran dan penilaian pada proses serta hasil belajar peserta didik.

Pada bulan Juli 2013 yaitu pada awal implementasi Kurikulum 2013 buku sudah dimiliki oleh setiap peserta didik dan guru.

Ketersediaan buku adalah untuk meringankan beban orangtua karena orangtua tidak perlu membeli buku baru.

D. Evaluasi Kurikulum

Pelaksanaan evaluasi implementasi kurikulum dilaksanakan sebagai berikut:

Jenis Evaluasi: 

Formatif sampai tahun Belajar 2015-2016

Sumatif: Tahun Belajar 2016 secara menyeluruh untuk menentukan kelayakan ide, dokumen, dan implementasi kurikulum.

Evaluasi pelaksanaan kurikulum diselenggarakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah pelaksanaan kurikulum dan membantu kepala sekolah dan guru menyelesaikan masalah tersebut. Evaluasi dilakukan pada setiap satuan pendidikan dan dilaksanakan pada satuan pendidikan di wilayah kota/kabupaten secara rutin dan bergiliran.

1. Evaluasi dilakukan di akhir tahun ke II dan ke V SD, tahun ke VIII SMP dan tahun ke XI SMA/SMK. Hasil dari evaluasi digunakan untuk memperbaiki kelemahan hasil belajar peserta didik di kelas/tahun berikutnya.

2. Evaluasi akhir tahun ke VI SD, tahun ke IX SMP, tahun ke XII SMA/SMK dilakukan untuk menguji efektivitas kurikulum dalam mencapai Standar Kemampuan Lulusan (SKL).

sumber

Read More

Guru, Kurikulum, dan Kualitas Pendidikan

 Republika, 7 Januari 2013, dalam kolom Guru Menulis, Ramadhan Hamdani, S.Pd, guru SDIT Alamy Subang, telah menulis dengan tajuk Ironi Pendidikan Agama Islam. Tulisan ini dimaksudkan sebagai masukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini sedang sibuk untuk menyusun kurikulum baru. Ada dua hal yang dikemukakan dalam tulisan itu. Pertama, jumlah jam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) per minggu yang porsinya dinilai sangat sedikit dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Kedua, kurikulum yang berlaku masih sarat dengan ranah kognitif. Penulis menilai bahwa kedua hal ini sebagai sesuatu yang sangat ironis jika dikaitkan dengan kebijakan untuk melaksanakan pendidikan karakter, khususnya untuk melahirkan peserta didik yang berakhlak mulia, dan memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Di samping itu, upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini sedang bekerja keras untuk mengadakan perubahan kurikulum, nyaris tidak searah dengan masalah yang baru-baru ini dilaporkan oleh Bank Dunia, tentang gagalnya program sertifikasi guru, yang dinilai tidak berpengaruh terhadap kualitas atau pun prestasi, baik guru maupun peserta didiknya. Dengan demikian, jika orientasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perubahan kurikulum, Bank Dunia justru mengisyaratkan tentang pentingnya upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memperbaikai program sertifikasi gurunya.

Dimensi Mutu Pendidikan

Guru, kurikulum, dan peserta didik dapat disebut sebagai komponen utama dalam sistem pendidikan nasional. Ketidaksiapan salah satu komponen dari ketiga komponen tersebut akan menyebabkan tidak dapat berlangsungnya proses pendidikan. Oleh karena itu maka ketiga komponen tersebut merupakan komponen tritunggal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.

Dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu sistem, UNICEF telah menerbitkan paper bertajuk “Defining Quality in Education” atau Mendefinisikan Kualitas dalam Pendidikan, yang memaparkan bahwa hakikat pendidikan yang berkualitas meliputi beberapa komponen sebagai berikut:

Pertama, learners who are healthy, well-nourished and ready to participate and learn, and supported in learnin bu their families and communities;

Kedua, environement that are healthy, safe, protective and gender sensitive, and provide adequate resources and facilities;

Ketiga, content that is reflected in relevant curricula and materials for the acquisition of basic skills, especially in the areas of literacy, numeracy and skills for life, and knowldge in such areas as gender, health, nutrition, HIV/AIDS prevention and peace;

Kempat, processes through which trained teachers use child-centred teaching approaches in well-managed classrooms ans schoolss and skillful assessment to facilitate learning and reduce disparities;

Kelima, outcomes that encompass knowledge, skills and attitudes, and are linked to national goals for education and positive participation in society.

Singkat kata, dimensi mutu pendidikan tersebut adalah: 1) peserta didik, 2) lingkungan, 3) kurikulum, 4) proses pengajaran dan pembelajaran, yang dimotori oleh adanya tenaga pendidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai yang ditetapkan dalam standar, 5) serta hasil belajar peserta didik sebagaimana yang diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional. Dari kelima dimensi pendidikan tersebut, semuanya memang memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan. Namun, dimensi yang dewasa ini telah memperoleh perhatian adalah guru dengan program sertifikasinya, dan kurikulum dengan upaya untuk meninjau kembali kurikulum yang kini berlaku dengan melakukan upaya penyempurnaan standar isi yang ditetapkan secara nasional, menyusun panduan penyusunan kutikulum yang akan dilaksanakan oleh pihak satuan pendidikan sekolah.

Guru dan Kurikulum

Sesungguhnya tidak ada satu komponen pendidikan pun yang secara sendirian berpengaruh terhadap upaya peningkatan pendidikan. Semua komponen pendidikan akan berpengaruh terhadap upaya pendidikan sesuai dengan perannya masing-masing. Semua komponen dalam sistem pendidikan secara singergis akan saling berpengaruh terhadap mutu pendidikan, dalam hal ini termasuk kurikulum. Kurikulum tidak akan berpengaruh terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan jika komponen kurikulum tidak bersinergi dengan komponen pendidikan yang lain. Bertand Russel umalah percaya bahwa “More important than the curriculum is the question of the methods of teaching and spirit in which the teaching is given”. Lebih penting daripada kurikulum adalah pertanyaan tentang metode mengajar dan spirit yang diberikan dalam proses pengajaran. Artinya, memperbaiki atau meningkatkan mutu pengajaran dengan menggunakan metode mengajar yang PAKEM (pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan) atau juga dikenal dengan pembelajaran yang menggunakan pendekatan JAL (joyful active learning) dipandang lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan hanya mengutak-atik kurikulumnya saja. Pada awal era reformasi, Muhammad Surya, sebagai ketua PGRI, menyatakan sebagai berikut: “semua keberhasilan agenda reformasi pendidikan, pada akhirnya ditentukan oleh unsur yang berada di front terdepan, yaitu guru. Hak-hak guru sebagai pribadi, pemangku profesi keguruan, anggota masyarakat dan warga negara yang selama ini terabaikan, perlu mendapat prioritas dalam reformasi”.

Itulah sebabnya ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan getol berupaya untuk mengadakan perubahan kurikulum, maka sesungguhnya upaya untuk memprioritaskan kebijakan terhadap guru tidaklah harus berhenti sampai di sini, dan memalingkan program yang sudah berjalan, namun masih menghadapi pelbagai masalah di hadapan. Dengan kata lain, program peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan yang lain tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Laporan Bank Dunia tentang tidak adanya dampak sertifikasi guru terhadap prestasi guru dan peserta didik, sudah barang tentu harus menjadi  cambuk untuk melakukan evaluasi dalam pelaksanaan program sertifikasi guru, menganalisis SWOT tentang kebijakan dan pelaksanaan program sertifikasi guru tersebut, serta merancang kembali program tersebut.

Berdasarkan pengamatan lapangan, ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaan program sertifikasi guru para khususnya, dan penyelenggaraan pendidikan pada umumnya. Pertama, proses penilaian guru dengan portofolio ternyata sangat rawan dengan cara tidak jujur, yaitu dengan cara menjiplak dan bahkan dengan fotokopi karya guru yang lain. Kedua, proses penentuan pejabat dalam bidang pendidikan di daerah amat dipengaruhi oleh proses dukung mendukung dalam pemilihan kepala daerah, tidak ditentukan secara obyektif berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketiga, penentuan prosesntase kelulusan dalam ujian nasional juga ditentukan atas perintah atasan yang terkait dengan hasil pemilihan kepala daerah tersebut.

Refleksi

Dari kurikulum yang pertama dimiliki negeri ini, yakni yang dikenal dengan nama Rencana Pelajaran 1947 sampai dengan lahirnya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang kemudian yang dalam pelaksanaan kemudian dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2000-an, Indonesia telah mengalami sepuluh kali perubahan. Dengan demikian, secara rerata perubahan kurikulum di Indonesia telah berlangsung antara 6 sampai dengan 7 tahun sekali.

Perubahan kurikulum merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan pendidikan yang sedang berjalan, searah sinergi dengan komponen pendidikan yang lain, dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, semua komponen dalam sistem pendidikan nasional masing-masing memiliki pengaruh terhadap upaya menciptakan pendidikan yang bermutu.

Di samping kurikulum, komponen guru menduduki aspek yang fundamental sebagai upaya untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan program sertifikasi guru yang dinilai oleh Bank Dunia tidak berdampak pada prestasi guru dan peserta didiknya harus dapat dirancang ulang oleh pemerintah. Dalam buku Teachers in a Changing World, Digumarti Bhaskara Rao mengingatkan kepada kita bahwa:

Pertama, profesionalisasi aktivitas pengajaran merupakan strategi terbaik jangka panjang utnuk meningkatkan hasil pendidikan, dan dalam waktu yang bersamaan juga kondisi kerja pada guru;

Kedua, pelatihan pre-service dan in-service harus dimodifikasi secara mendasar untuk dapat menghasilkan guru yang menguasai strategi dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran;

Ketiga, para guru harus belajar teknologi informasi;

Keempat, kita harus lebih dan lebih memiliki harapan tentang guru masa depan, apakah itu yang terkait dengan pelatihan tentang etika keguruan, pelatihan tentang toleransi, kemampuan untuk mengelola ketidakmenentuan, kreativitas, solidaritas atau partisipasi. Pada guru tidak hanya dihargai tidak hanya karena pengetahuan dan kecakapan tekninya, tetapi juga karena kualitas personalnya dalam menjalankan tugas profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi guru.

sumber

Read More

Pengembangan Kurikulum di Indonesia 1947 – 2013

Pengertian Umum Kurikulum

Prof. Dr. Engkoswara, guru besar Universitas Pendidikan Indonesia Bandung telah membuat 4 (empat) rumus pengertian kurikulum, lengkap dengan visualisasinya. Pertama, kurikulum adalah jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Kedua, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran. Keiga, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran dan kegiata-kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik. Keempat, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran dan kegiatan-kegiatan, serta segala sesuati yang akan berpengaruh dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Rumus ini memudahkan kita untuk memahami pengertian kurikulum. Rumus ini sama sekali tidak melenceng dari definisi yang telah dikemukakan para ahli, misalnya Hilda Taba menjelaskan dengan amat singkat bahwa “curriculum is a plan of learning”. Demikian juga bila dibandingkan dengan pengertian kurikulum dalam Pasal 1 butir 19 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

Kurikulum Menggambarkan Dinamika Pembangunan Pendidikan

Susungguhnya kurikulum dapat menggambarkan dinamika pembangunan pendidikan yang ujung-ujungnya berupaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Lebih luas lagi juga menggambarkan dinamika pembangunan nasional.

Istilah kurikulum memang belum lahir ketika pemimpin tertinggi negeri ini telah berhasil mengumandangkan teks proklamasi ke seluruh penjuru dunia. Tetapi yang patut kita banggakan, dua tahun sejak proklamasi, negeri ini telah memiliki kurikulum sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kurikulum ini dinamakan dengan Rencana Pelajaran 1947.

Lebih dari itu, sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia telah menetapkan tujuan yang jelas kemana NKRI akan dibawa. Dasar negara telah ditetapkan sejak prakemedekaan, yakni Pancasila, lengkap dengan lambang negara, motto, lagu kebangsaan, dan bahkan konstitusi yang di dalamnya telah memuat empat tujuan negara yang akan dicapai. Salah satu tujuan itu dirumuskan dengan sangat tepat, yakni “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Penulis sempat bertanya-tanya tentang rumusan tujuan yang satu ini. Mmngapa “mencerdaskan”? Bukan yang lain. Oh … ternyata konsep “mencardaskan” itu telah dijelaskan oleh Horard Gardner setelah dua puluh delapan tahun kemudian, dalam bukunya berjudul Frames od Mind: the Tehory of Multiple Intelligences. Dalam buku ini, Howard Gardner menjelaskan tentang tujuh tipe kecerdasan manusia. Singkatnya, yang keceerdasan itu bukan hanya kecerdasan intelektual (otak kiri) tetapi juga tipe kecerdasan yang lain, termasuk kecerdasan spiritual, emosional, bahkan juga kinestetiknya. Wallahu alam. Penulis menyadari bahwa para pendiri NKRI telah begitu tepat dalam merumuskan tujuan negeri ini harus dibangun, termasuk membangun anak-anak bangsa ini di masa depan.

Dinamika Pengembangan Kurikulum dan Payung Hukumnya

Salah satu faktor yang telah mendorong untuk mengembangkan kurikulum adalah amanat Undang-Undang tentang Sitem Pendidikan Nasional. Kurikulum pertama di Indonesia telah lahir sebagai penjabaran amanat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran, Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 1954, UU Nomor 22 Tahun 1961, UU Nomor 2 Tahun 1989, dan akhirnya UU Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di samping itu, tuntutan globalisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknolgi juga ikut mendorong terjadinya perbaikan dan pengembangan kurikulum. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan penerapan Kurikulum 2013, negeri ini telah memiliki sekian banyak kurikulum, yakni: 1) Rencana Pelajaran 1947, 2) Rencana Pendidikan 1950, 3) Rencana Pendidikan 1958, 4) Rencana Pendidikan 1964, 5) Kurikulum 1968, 6) Kurikulum 1974, 7) Kurikulum 1978, 8) Kurikulum 1984, 9) Kurikulum 1994, 10) Kurikulum 2004, dan 11) Kurikulum 2013, Dalam hal ini, dibandingkan negara-negara yang sudah maju yang pada umumnya masih mempunyai kurikulum nasional atau kurikulum negara bagian, justru Indonesia telah lebih dahulu melakukan lompatan yang demikian drastis, karena penyusunan kurikulum di Indonesia telah diserahkan kepada satuan pendidikan sekolah (school-based curriculum) dengan KTSP-nya, selaras dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (school-based curriculum). Dalam hal ini, pemerintah cq Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya menyusun standar isi kurikulum dan panduan penyusunan kurikulumnya.

Indonesia memang sangat dinamis dalam proses pengembangan kurikulum. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan memerlukan tiga komponen utama pendidikan, yakni siswa, guru, dan kuriku4lum. Di samping tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan kurikulum baru seharusnya memerlukan payung hukum yang kuat berupa Undang-Undang. 

Kelahiran Rencana Pelajaran 1947 memang menjadi kurikulum darurat karena belum ada amanat dari payung hukum yang kuat, karena payung hukumnya baru lahir dengan UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran. Rencana Pelajaran 1950 sebenarnya merupakan reparasi dari Rencana Pelajaran 1947. Sedang Rencana Pendidikan (?) 1958 telah lahir sebagai implementasi dari UU Nomor 14 Tahun 1954, dan Rencana Pendidikan 1964 merupakan perbaikan dari Rendana Pendidikan 1958, sekaligus  sebagai implementasi UU Nomor 22 Tahun 1961 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Rencana Pendidikan 1964 pun kemudian disempurnakan menjadi Kurikulum 1968, sebagai kurikulum pertama yang menggunakan pendekatan integrasi (inntegrated curriculum) untuk menggantikan pendekatan kurikulum sebelumnya yang selama ini menggunakan pendekatan terpisiah-pisah (separated curriculum). Perbaikan di sana-sini kurikulum telah terjadi yang melahirkan kurikulum, baik yang lahir prematur atau pun yang lahir memang sudah waktunya, yakni Kurikulum 1974, Kurikulum 1978, dan kemudian lahir Kurikulum 1984, dan terakhir Kurikulum KBK pada tahun 1994 yang kemudian menjadi KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), dan sekarang ini telah lahir lagi Kurikulum 2013, yang meneruskan pendekaktan kurikulum terintegrasi atau kini menamakan diri sebagai kurikulum yang menggunakan pendekatan pembelajaran tematik integratif di satuan pendidikan Sekolah Dasar. 

Memelajari secara inten tentang sejarah pengembangan kurikulum menjadi kegiatan yang sangat menarik untuk dilakukan oleh para peneliti dalam bidang pendidikan, termasuk melakukan kajian tentang lahir dan matinya kebijakan pendidikan di negeri ini. Penuliis begitu kagum terhadap gagasan penulisan buku Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendi-dikan Indonesia oleh Bapak Wardiman Djojonegoro. Buku yang tebalnya lebih dari 500 halaman itu merupakan produk luar biasa yang sangat perlu dibaca oleh seluruh elemen praktisi pendidikan di tanah air. Dalam Kata Pengantarnya, beliau menyatakan dan menjelaskan secara santun sebagai berikut:

“Disadari bahwa penyajian materi dalam buku ini belum dapat memenuhi seluruh harapan, sehingga beberapa perbaikan dan penyempurnaan masih diperlukan. Oleh karena itu, saran-saran perbaikan dan masukan untuk penyempurnaan terbitan ini, dalam waktu-waktu berikutnya, sangat diharapkan”  (hal. ix).

Pertanyaannya, kapan akan dilakukan? Oleh siapa? Penulis berharap mudah-mudahan ada tangan emas yang bisa melakukan kajian tentang evaluasi kebijakan pendidikan, termasuk kebijakan tentang kurikulum di Indonesia.

Akhir Kata

Memang, tidak ada yang tidak berubah di dunia ini, kecuali kata perubahan itu sendiri. Kurikulum pun demikian pula, yang dari waktu ke waktu memang juga harus diubah dan disempurnakan melalui proses evaluasi yang berkelanjutan. Kurikulum 2013 juga harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Temuan-temuan hasil evaluasi atau hasis sensus, misalnya masih rendahnya pemahaman guru tentang konsep pembelajaran tematik (Kompas, 12 November 2013), harus menjadi bahan pelajaran yang sangat berharga untuk perbaikan dalam pelaksanaan kurikulum kita. Amin.

sumber

Read More